SERAMBI ISLAM – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan penciptaan 10 ribu santripreneur dan 250 badan usaha pesantren dari segala sektor melalui program pengembangan koperasi pondok pesantren (kopontren).
“Program Kopontren mencakup santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat serta menciptakan lebih banyak wirausaha baru,” katanya.
Dia menyampaikan hal itu saat membuka acara Gelar Produk UMKM Kabupaten Indramayu dalam rangka Haul Akbar Habib Umar bin Toha Bin Yahya ke-139 Tahun 2022.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Asian Beach Games ke-6 di Sanya Resmi Berakhir, Tim China Menempati Posisi Teratas Klasemen Medali
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara berlangsung di Halaman Masjid Agung Indramayu, Jawa Barat, lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyepakati kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam penciptaan wirausaha baru di kalangan santri.
Melalui pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang disinergikan dengan Kementerian BUMN.
Baca Juga:
Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat “Tech for Good”
For the Reasons that Matter: Kampanye Multi-Negara yang Menyoroti Kesehatan Pernapasan Dewasa
Selain itu, lanjut Teten, Kemenkop juga mendorong Integrated Halal Value Chain sebagaimana Kopontren Al Itifaq (Bandung, Jawa Barat) yang bekerja sama dengan 33 pesantren lainnya.
“Kopontren Al Itifaq sudah terhubung dengan jaringan ritel modern. Itu bagian dari program Corporate Farming berbasis petani lahan kecil dalam koperasi,” kata Menkop.
Ia mengatakan bahwa dukungan pembiayaan koperasi syariah sudah bisa diakses, berupa penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah).
Dukungan Kemenkop lainnya dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah kemudahan pendaftaran melalui perizinan tunggal yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat jaminan produk halal.
Baca Juga:
Dorong Revolusi Pangan Global, Teknologi “Food Processing” Jepang Tampil di Panggung Dunia
Riset LPEM FEB UI: Pindar AdaKami Jadi Bantalan Saat Masyarakat Hadapi Tekanan Ekonomi
“Alhamdulillah, saat ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dibebani biaya,” ujar Teten.
Tugas pemerintah daerah adalah mendorong transformasi usaha dari informal ke usaha formal.
Misalnya, usaha kuliner bisa memperoleh sertifikat izin edar dari Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar pemasarannya bisa naik ke skala nasional.
Bila usaha informal sudah menjadi formal, pelaku usaha dapat pula mengakses kredit perbankan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Nina Agustina mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki beberapa program unggulan dalam mengembangkan UMKM.
Beberapa di antaranya adalah penguatan akses pembiayaan melalui program Krucil untuk membantu permodalan warung-warung kecil.
“Itu tanpa agunan dengan bunga sangat murah,” ungkap Nina.
Ada juga program penguatan untuk mengakses pasar yang berupa berbagai pelatihan digital marketing.
Lalu meningkatkan promosi UMKM di banyak minimarket dan pasar modern, serta program penguatan akses legalitas usaha.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Serambiislam.com, semoga bermanfaat
