SERAMBIISLAM.COM – Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendorong penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai upaya mengeliminasi korupsi hingga ke akar. Sebab menurutnya, korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya.”
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus perkuat KPK,” kata Prabowo dalam debat perdana capres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.
Selain KPK, Prabowo juga mendorong penguatan lembaga yang dapat mendukung pemberantasan korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan hingga Ombudsman.
Baca artikel lainnya di sini : Saksikan Debat Perdana, Airlangga Hartarto akan Hadir Lansung di Kantor Komisi Pemilihan Umum
Baca Juga:
Diaspora Tionghua Dunia Gelar Ritual Bersama Menghormati Kaisar Kuning Xuanyuan di Henan
Thunes Luncurkan Pembayaran di Waktu Nyata ke Selandia Baru
Musim Mas Resmikan Smart Class di UINSU, Dukung Pembelajaran Digital dan Generasi Unggul 2045
“Semua badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi, harus kita perkuat,” tegas Prabowo.
Adapun pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus program yang akan digalakkan Prabowo jika dirinya terpilih melanjutkan estafet kepemimpinan negara.
Ia mengatakan semua elemen bangsa harus bersatu untuk mengupayakan hal tersebut.
Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Tekankan Akan Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya pada Debat Capres 2024
Baca Juga:
Shanghai Electric Catat Kinerja Positif pada 2025, Nilai Pesanan Baru Capai Rekor Tertinggi
Mouser Electronics Bahas Peran Kecerdasan Buatan dalam Mengubah Teknologi dan Pengalaman Sehari-hari
“Kita akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang barus ditegakkan,” tutur Prabowo.
Debat capres malam ini merupakan gelaran pertama dari lima debat yang akan digelar hingga Februari 2024.
Agenda debat yang diselenggarakan di kantor KPU tersebut bertema “Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga”.***

















