Gerakan Politik Syi’ah Telah Porakporandakan Irak, Afghanistan, Suriah, dan Yaman

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 3 September 2022 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERAMBI ISLAM – Kasus aktivis Syi’ah Tajul Muluk di Madura yang menyebarkan ajaran Syi’ah baik di Mushola, Masjid, ataupun rumah sendiri dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai penodaan agama.

Pasal 156a KUHP dikenakan kepadanya oleh Pengadilan Negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung.

Di tingkat PN dihukum penjara 2 tahun dan di tingkat PT dan MA menjadi 4 tahun. Penyebaran ajaran Syi’ah yang dilakukannya telah menyebabkan kerusuhan di Sampang.

Menurut Hakim Mahkamah Agung penodaan agama telah dilakukan Tajul Muluk, dengan menyebarkan agama dengan pemahaman Syi’ah antara lain menyatakan Rukun Iman ada lima yaitu Tauhidillah, An Nubuwwah, Imamah, Al Adl, dan Al Ma’ad.

Sedangkan Rukun Islam ada delapan yaitu Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Wilayah, Amar Ma’ruf, Nahi Munkar, dan Jihad. Kemudian juga ia menyatakan bahwa Al Qur’an yang sekarang tidak asli.

Putusan Mahkamah Agung No 2787/K/Pid/2012 tersebut kini telah menjadi sebuah Jurisprudensi artinya rujukan untuk publik dan lembaga Peradilan.

Putusan MA khusus dalam meragukan orisinalitas Al Qur’an itu kemudiannya telah dikuatkan dengan Fatwa MUI No. 10 tahun 2017 tentang Hukum Meragukan Kesempurnaan Al Qur’an. Hukumnya adalah Kafir.

MUI merekomendasi kepada Pemerintah cq Kementrian Agama untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al Qur’an.

Demikian juga merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al Qur’an.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dalam menjaga akidah umat Islam sebenarnya MUI Pusat telah mengeluarkan beberapa Fatwa yang terkait dengan prinsip-prinsip ajaran Syi’ah.

Seperti Nikah Mut’ah (kawin kontrak) yang dihukumkan haram, meyakini Imam ma’shum (Imamah) itu haram, serta menghina dan mengkafirkan Shahabat Nabi hukumnya fasik, sesat, dan kafir.

Ajaran Imamah sangat berbahaya, revolusi Iran sejak awal mencanangkan untuk nengekspor ke seluruh dunia Islam.

Ideologi Imamah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan Imamah dapat dikualifikasikan makar karena Imamah adalah gerakan politik untuk menggantikan ideologi negara.

Sebagai gerakan mondial dengan dukungan negara Iran Syi’ah tidak bisa dianggap biasa. Bahayanya sama dengan Komunis.

Bahkan bisa lebih berbahaya. Dimana ada Syi’ah disana ada Iran. Dimana ada Iran disana ada proxy war.

Penyebaran ajaran Syi’ah harus diantisipasi bahkan penyebarnya layak untuk dihukum.

Mahkamah Agung telah memberi contoh dan panduan tentang kejahatan berupa penodaan agama yang dilakukan oleh para penyebar ajaran Syi’ah.

Membaca gerakan politik Syi’ah di bawah kendali Iran nyatanya telah menghancurkan dan memporakporandakan Irak, Afghanistan, Suriah, dan Yaman.

Karena Syi’ah dibiarkan berkembang. Maukah Indonesia menjadi korban kebodohan berikutnya?

Opini: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan.***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Perkuat Jejaring Profesional Industri Keuangan
Haji 2026 Lebih Terjangkau, Komisi VIII DPR RI Sepakati BPIH Baru
Kick Off Indonesia Jaga Palestina: Dari Jakarta, Suara Kemanusiaan Menggema
FORNAS VIII NTB Hadirkan Panggung Rakyat, Slank Jadi Tampil Spesial
Klarifikasi Ijazah Sang Mantan Presiden Jokowi: Datang, Irit Bicara, dan Serahkan Bukti di Bareskrim Polri
Tantangan Serius Dunia Pers Modern, Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja Melanda Industri Media
Presiden Prabowo Umumkan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Hadiah Hari Buruh
Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma Bukan Pemilik Oriental Circus Indonesia, Ini Penegasan TNI AU

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 22:55 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Perkuat Jejaring Profesional Industri Keuangan

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:07 WIB

Haji 2026 Lebih Terjangkau, Komisi VIII DPR RI Sepakati BPIH Baru

Minggu, 19 Oktober 2025 - 20:08 WIB

Kick Off Indonesia Jaga Palestina: Dari Jakarta, Suara Kemanusiaan Menggema

Kamis, 31 Juli 2025 - 09:35 WIB

FORNAS VIII NTB Hadirkan Panggung Rakyat, Slank Jadi Tampil Spesial

Selasa, 20 Mei 2025 - 15:24 WIB

Klarifikasi Ijazah Sang Mantan Presiden Jokowi: Datang, Irit Bicara, dan Serahkan Bukti di Bareskrim Polri

Berita Terbaru