Hindari Democratic Regression, Pemimpin Dilarang Lakukan Pengekangan Kebebasan Sipil

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 20 November 2022 - 07:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahli Politik Islam dan Universitas Wiconsin, Eunsook Jung bersama Prof. Abdul Hadi W.M, A. Khairul Umam P.hD dan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., P.hD. (Dok. Universitas Paramadina)

Ahli Politik Islam dan Universitas Wiconsin, Eunsook Jung bersama Prof. Abdul Hadi W.M, A. Khairul Umam P.hD dan Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., P.hD. (Dok. Universitas Paramadina)

Oleh: Eunsook Jung, Ahli Politik Islam dan Universitas Wiconsin.

SERAMBIISLAM.COM- Apakah Islam selaras dengan demokrasi? Jawabnya, Indonesia sendiri sudah masuk ke dalam demokrasi, sistem demokrasinya sudah berjalan, dan terus mengembangkan demokrasi.

Pasti ada kelemahan, dan sejatinya memang tidak pernah ada demokrasi di dunia ini yang sempurna, termasuk Indonesia.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekarang dunia dilanda kemunduran demokrasi atau Democratic regression, democratic backsliding.

Keadaan ini juga terjadi di banyak negara sejak tahun 2006. Indonesia tidak harus kecewa dengan keadaan ini karena banyak negara keadaan ini rerjadi. Bahkan juga terjadi pada masa Trump di USA.

Kemunduran demokrasi terjadi karena pelemahan lembaga-lembaga demokrasi oleh aktor-aktor yang terpilih dari demokrasi itu sendiri. Akibatnya demokrasi mengalami penurunan drastis.

Yang terjadi selanjutnya adalah demokrasi secara gradual mundur, mengalami erosi. Kemunduran di alam demokrasi, yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja.

Kenapa ini terjadi? Banyak faktor yang menyebabkannya, tetapi aktor internal yang terpilih dari proses demokrasi tersebut (elected figure) melakukan tindakan pelemahan lembaga-lembaga demokrasi. Ini salah satu yang menyebabkannya.

Bagaimana hubungan agama dengan politik. Di dalam agama ada beragam beragam figure yang toleran maupun yang tidak dan semunya berpengaruh terhadap demokrasi.

Paramadina adalah model universitas meskipun kecil tapi impactful. Di dalamnya ada beragam kelompok yang saling toleran satu sama lain.

Aktor di dalamnya punya pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sosial politik.

Iliberal demokrasi terjadi karena regime terpilih dan proses memilih pemimpin dengan mudah sehingga dapat dengan mudah pula melakukan tindakan-tindakan berentangan dengan demokrasi.

Hal itu kemudian berpengaruh terhadap civil liberty, kebebasan sipil terganggu, rakyat tidak bebas dari korupsi di dalam politik.

Di negara demokrasi seperti USA juga ada gangguan demokrasi, yang datang dari civil society, seperti white nationalism.

Imigran dianggap ancaman terhadap nasionalisme mereka. Polarisasi akhirnya menjadi akibat dari perilaku seperti itu.

Indonesia dalam hal demokrasi sudah mencapai titik yang menggembirakan sejak akhir 1990-an, terutama setelah tahun 1998.

Indonesia secara terus-menerus dapat mengatasi berbagai masalah konflik agama, suku, dan kedaerahan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Bahkan lebih sukses dibandingkan negara lain, seperti Yugoslavia, yang pecah menjadi negara-negara tersendiri.

Keadaan Multi etnik di dalam demokrasi tidak mudah dikelola, bahkan bisa dikatakan sulit untuk menjaganya.

Hal ini terjadi seperti di Indonesia dengan banyak faktor yang menjadi tantangannya secara terus-menerus.

Membangun demokrasi tidak cukup dengan hanya pemilihan umum atau election.

Jadi, ke depan untuk mengatasi backsliding democracy, politisi terpilih (elected person) tidak boleh melakukan tindakan atau keputusan yang membatasi atau mengekang kebebasan sipil, dan tidak boleh melakukan pelemahan lembaga-lembaga demokrasi.

Yang menjadi pelajaran untuk mengatasi masalah backsliding demokrasi tersebut adalah bagaimana political institutition tidak boleh malakukan tindakan intoleransi.

Hal itu tidak boleh diberlakukan untuk dan dituduhkan saja kepada kelompok masyarakat yang dianggap intoleran

Sementara negara dan lembaga-lembaga politiknya melakukan tindakan intoleran yang melemahkan demokrasi.

Berdasarkan resume Seminar “Is Islam Compatible wih Democracy? Case in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, 20 November 2022.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Serambiislam.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Perkuat Jejaring Profesional Industri Keuangan
Haji 2026 Lebih Terjangkau, Komisi VIII DPR RI Sepakati BPIH Baru
Kick Off Indonesia Jaga Palestina: Dari Jakarta, Suara Kemanusiaan Menggema
FORNAS VIII NTB Hadirkan Panggung Rakyat, Slank Jadi Tampil Spesial
Klarifikasi Ijazah Sang Mantan Presiden Jokowi: Datang, Irit Bicara, dan Serahkan Bukti di Bareskrim Polri
Tantangan Serius Dunia Pers Modern, Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja Melanda Industri Media
Presiden Prabowo Umumkan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Hadiah Hari Buruh
Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma Bukan Pemilik Oriental Circus Indonesia, Ini Penegasan TNI AU

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 22:55 WIB

PROPAMI Gelar SIAR Ramadhan 1447 H, Perkuat Jejaring Profesional Industri Keuangan

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:07 WIB

Haji 2026 Lebih Terjangkau, Komisi VIII DPR RI Sepakati BPIH Baru

Minggu, 19 Oktober 2025 - 20:08 WIB

Kick Off Indonesia Jaga Palestina: Dari Jakarta, Suara Kemanusiaan Menggema

Kamis, 31 Juli 2025 - 09:35 WIB

FORNAS VIII NTB Hadirkan Panggung Rakyat, Slank Jadi Tampil Spesial

Selasa, 20 Mei 2025 - 15:24 WIB

Klarifikasi Ijazah Sang Mantan Presiden Jokowi: Datang, Irit Bicara, dan Serahkan Bukti di Bareskrim Polri

Berita Terbaru