Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktek Pemagaran Laut di Tangerang. (Dok. kkp.go.id)

Praktek Pemagaran Laut di Tangerang. (Dok. kkp.go.id)

SERAMBIISLAM.COM – Permasalahan pagar laut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.

Hal tersebut, terlihat dari adanya unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.

Kondisi itu, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa, Qotrunnada Munawaroh Wahid menyampaikan hal itu saat jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

“Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu,” jelas dia.

Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan.

Lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.

Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas.

Untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling,” kata dia.

Dia meminta pemerintah mengusut tuntas permasalahan pagar laut yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

“Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana,” kata Alissa, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Koperasipost.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Jazirahnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Heijakarta.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Dari Sidang MPR Hingga Sound Horeg, Eko Patrio Buka Fakta
KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Sohibul Iman Jadi Ketua Majelis Syuro PKS, Al Muzammil Yusuf Diangkat Sebagai Presiden Baru
Pembongkaran Bangunan Ormas di Lahan BMKG Jadi Sorotan Publik dan Politik
Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Gagal di BPIP, Jadwal Baru Sedang Diatur Secara Khusus
Presiden Prabowo Subianto Larang Kader Partai Gerindra Serukan 2 Periode Sebelum Lakukan Evaluasi
Ahmad Muzani Sebut Tak Bahas Mundurnya Hasan Nasbi, Saat Makan Siang Bersama Prabowo Subianto
Hidayat Nur Wahid Dukung Penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ini Alasannya

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 14:48 WIB

Dari Sidang MPR Hingga Sound Horeg, Eko Patrio Buka Fakta

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:30 WIB

KPK Sebut Tak Pernah Diundang Ikut Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah

Kamis, 5 Juni 2025 - 07:07 WIB

Sohibul Iman Jadi Ketua Majelis Syuro PKS, Al Muzammil Yusuf Diangkat Sebagai Presiden Baru

Senin, 26 Mei 2025 - 11:06 WIB

Pembongkaran Bangunan Ormas di Lahan BMKG Jadi Sorotan Publik dan Politik

Rabu, 21 Mei 2025 - 15:45 WIB

Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Gagal di BPIP, Jadwal Baru Sedang Diatur Secara Khusus

Berita Terbaru