SERAMBI ISLAM – Pada konteks bernegara, Muhammadiyah mengenal istilah negara Pancasila Darul ‘Ahdi Wa Syahadah.
Pancasila Darul ‘Ahdi Wa Syahadah merupakan hasil dokumen resmi keputusan Muktamar yang menjadi tempat berpijak di dalam negara kesatuan republik Indonesia.
Menurut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir pandangan itu harus menjadi pegangan dan rujukan seluruh anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dalam menjalankan segala peran dan tugasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karenanya, meski masih cukup lama dalam menghadapi tahun politik nanti di Pemilu 2024, menjadi momen yang penting dan strategis untuk menghadapi berbagai persoalan kebangsaan.
“Bagi kita Muhammadiyah Pemilu ke Pemilu adalah peristiwa yang sudah biasa. Pemilu ke pemilu adalah sistem regulasi yang sudah berjalan rutin maka kita harus berperan bagaimana agar proses demokrasi ini berjalan secara substantif.”
“Mengikuti sistem yang betul betul akuntabel, kemudian juga system yang membawa pada prinsip prinsip kehidupan berbagsa dan bernegara menjadi lebih baik,” ungkap Haedar, dalam acara Konsolidasi Nasional LHKP PP Muhammadiyah secara daring, Jumat, 16 September 2022.
Menurut Haedar, demokrasi kita sekarang ini memang harus diakui merupakan demokrasi yang liberal, sebagai buah dari reformasi dan seakan akan kita tak berdaya dalam konteks ini.
Tetapi, jika kerja seluruh elemen bangsa mengarah pada terus menciptakan sistem demokrasi yang semakin substantif, demokrasi yang terus berpijak di atas konstitusi.
Bahkan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila keempat, maka sebenarnya kita sudah memiliki rujukan untuk meluruskan arah demokrasi ini.
“Ketika kita menghadapi demokrasi yang transaksional, koruptif, dan berbagai hal yang kemudian membuat bangsa ini berbelok arah maka kewajiban kita meluruskan sistem itu dengan membangun sistem yang semakin baik.”
Baca Juga:
Pedoman Pertama tentang Penanganan Neuropati Perifer untuk Apoteker di Asia Pasifik
CGTN: Pertukaran Budaya Mempererat Hubungan Persahabatan Tiongkok-Vietnam
“Perjalanan sebuah bangsa tidak bisa melompat dari satu pakem ke pakem lain, atau mengalami diskontinuitas dari satu fase ke fase lain.”
“Disinilah pentingnya kita membangun kontinuitas sistem itu agar menjadi lebih baik. Karena itu maka kita harus meletakkannya dalam konteks rekonstruksi kehidupan kebangsaan kearah yang lebih baik,” jelas Haedar.
Lebih dari itu, lanjut Haedar, tentu kita harus terus mendidik warga Persyarikatan kita agar tetap menghadapi pemilu dengan dinamika apapun, tidak meletakan organisasi, membawa organisasi ini menjadi partisan atas nama
apapun. “Insyaaallah pimpinan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah sudah memiliki kearifan, pengalaman, kedewasaan, tanggung jawab, dan lebih dari itu prinsip prinsip organisasi yang membingkai kita untuk tidak partisan,” katanya.
Maka ketika kita tidak menjadi partisan justru disitulah, menurut Haedar, peran yang leluasa untuk mengawal pemilu ini menjadi lebih baik lagi.
“Mudah mudahan dari konsolidasi nasional ini LHKP akan memperoleh rumusan-rumusan pemikiran dan langkah yang multiperspektif dalam mengoperasionalkan tugas-tugasnya.”
“Tentu saja semuanya berada dalam koridor lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan sesuai dengan tugasnya yang bersifat spesifik dan operasional.”
“Semoga Allah melimpahkan karunianya, tentunya konsolidasi ini tetapi kita selenggarakan dengan penuh persaudaraan, kegembiraan,” pungkasnya.***
