SERAMBI ISLAM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kemenkes memenuhi janji pengadaan vaksin meningitis pada awal Oktober seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan RI.
Mengingat, sebelumnya Menkes menyampaikan awal Oktober akan tersedia 250 ribu vaksin meningitis yang bisa digunakan oleh jamaah umrah.
“Sebab sudah masuk laporan, ratusan calon jamaah umrah di berbagai kota gagal berangkat karena belum bisa mendapatkan vaksin meningitis ini.”
“Kami minta pastikan awal Oktober sudah tersedia sebab keberangkatan calon jamaah umrah ini sudah pasti dari sisi tanggal dan jadwal sebab terkait tiket dan akomodasi,” sebut Kurniasih dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 1 Oktober 2022.
Baca Juga:
Kurniasih menegaskan perlu percepatan dalam hal distribusi ke seluruh wilayah Indonesia ketika rencana pengadaan vaksin untuk awal Oktober 2022 sudah tersedia. “Lakukan percepatan distribusi karena ini sudah tahap kondisi tidak biasa. Jangan lagi menggunakan pola biasa, wajib ada akselerasi,” ungkap Kurniasih.
Politisi dari F-PKS ini juga meminta agar Kemenkes mengusut beberapa temuan dari harga vaksin meningitis yang melambung seiring langkanya vaksin tersebut.
“Ada temuan dari asosiasi Umrah jika di lapangan ada oknum tenaga kesehatan yang menawarkan merek lain dengan harga dua kali lipat dari aturan yang ada.”
“Ini juga harus diusut agar dalam kondisi sulit tidak ada oknum yang bermain,” papar Kurniasih.
Baca Juga:
Beli Gedung di Madrid, Spanyol untuk Dibuat Jadi masjid, Prabowo Subianto: Muhammadiyah Luar Biasa
Presiden Prabowo Subianto Sumbang Lahan Pribadi Seluas 20 Ribu Hektar untuk Konservasi Gajah di Aceh
Ia menyebut, kejadian ini menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap syarat vaksin meningitis sebagai syarat perjalanan umrah.
Sebab ada laporan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang menyebut vaksinasi meningitis tidak lagi jadi syarat oleh Saudi, melainkan hanya anjuran.
“Sementara ada pernyataan dari Kemenkes kewajiban vaksinasi meningitis bagi calon jamaah umrah karena kewajiban dari Saudi.”
“Ini harus dilakukan pembicaraan bersama dengan tujuan memberikan yang terbaik dan kemudahan bagi calon jamaah umrah,” tegas Politisi Dapil DKI Jakarta II ini.
Baca Juga:
Koperasi Unit Desa Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH, Tuntutannya Bayar Ganti Rugi Rp482 Miliar
Tarik Investor Global Masuk Indonesia, Menko Airlangga Hartartato Beberkan Sejumlah Langkahnya
Penemuan Kerangka Manusia Laki-laki dengan KTP Perempuan Bikin Warga Kabupaten Bekasi Geger
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Serambiislam.com, semoga bermanfaat.
