SERAMBI ISLAM – PT Bank BTPN Syariah menyatakan siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi baik global maupun domestik pada tahun ini dan tahun depan seiring dengan pencadangan perseroan yang cukup besar.
“Kami memiliki pencadangan yang cukup. Pencadangan kami lumayan tinggi dibandingkan market.”
“Kami yakin dengan pencadangan yang cukup, otomatis kita bisa menghadapi tantangan pada 2022 dan dan 2023,” kata Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad dalam Public Expose LIVE 2022 di Jakarta, Selasa 13 September 2022.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat “Tech for Good”
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan laporan keuangan semester I 2022, cadangan kerugian pembiayaan BTPN Syariah pada paruh pertama tahun ini mencapai Rp386 miliar, meningkat 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp249 miliar.
Fachmy menyampaikan, pihaknya memahami bahwa kondisi ekonomi pasca pandemi tentu tidak akan stabil. Oleh karena itu, emiten berkode saham BTPS itu pun tidak menargetkan pertumbuhan yang tinggi.
“Tantangan ke depan itu sangat berat. Kita berhati-hati secara kualitas pembiayaan yang kita berikan,” ujar Fachmy.
Baca Juga:
For the Reasons that Matter: Kampanye Multi-Negara yang Menyoroti Kesehatan Pernapasan Dewasa
Dorong Revolusi Pangan Global, Teknologi “Food Processing” Jepang Tampil di Panggung Dunia
Per akhir Juni 2022, BTPN Syariah meraih laba bersih Rp856 miliar, tumbuh 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp769,9 miliar.
Bank juga telah mencapai total aset Rp20,2 triliun dan pembiayaan Rp11,1 triliun atau meningkat masing-masing 16 persen dan 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp17,4 triliun dan Rp10 triliun.
Pertumbuhan pembiayaan itu disertai dengan kualitas pembiayaan yang tetap sehat tercermin dari Non Performing Financing (NPF) di bawah ketentuan regulator yaitu di level 2,54 persen (gross) dan 0,19 persen (nett) .
Bank juga tercatat masih memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang kuat di level 48 persen, jauh di atas ketentuan dan rata-rata industri bank syariah.
Baca Juga:
Riset LPEM FEB UI: Pindar AdaKami Jadi Bantalan Saat Masyarakat Hadapi Tekanan Ekonomi
Dari Budaya Etnik Li hingga Asian Beach Games: Sanya Tampilkan Identitas Budaya Sambut Tamu Asia
Dahua Technology Luncurkan Laporan ESG 2025: Dorong Pembangunan Berkelanjutan lewat Inovasi Digital
Adapun, dana pihak ketiga (DPK) juga dijaga di level yang efisien pada Rp11,9 triliun.
Pembangunan ekosistem digital syariah beberapa tahun lalu kini diklaim mulai memberikan dampak nyata ke nasabah dan juga perseroan. Nasabah BTPN Syariah banyak yang mulai naik kelas, sedangkan perseroan pun tumbuh positif dan kinerja keuangannya terjaga.
“Untuk semakin sustainable, secara biaya dan kualitas terjaga, teknologi memiliki peranan yang sangat penting.”
“BTPN Syariah siap menghadapi tantangan digital ke depan, tapi cara kita menghadapi tantangan tersebut tidak seperti pada umumnya kita berharap nasabah langsung digital 100 persen, segmen ini tidak mudah,” kata Fachmy.
Tepat sewindu perjalanan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dalam melayani masyarakat pra dan cukup sejahtera, BTPN Syariah terus melakukan berbagai inisiatif transformasi mewujudkan ekosistem digital syariah bagi masyarakat inklusi khususnya perempuan unbankable.
Upaya itu dilakukan untuk beradaptasi terhadap kebutuhan nasabah yang terus naik kelas.
Salah satunya meningkatkan peran Mitra Tepat, agent banking sebagai perpanjangan tangan bank untuk melayani langsung kebutuhan nasabah di sentra-sentra komunitas Nasabah.
Para Mitra Tepat didukung oleh aplikasi yang mudah digunakan untuk melakukan pelayanan setor dan tarik tunai, membuka rekening hingga melayani transaksi nasabah lainnya.
Seperti membeli pulsa dan membayar tagihan, termasuk layanan e-commerce untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari.
Dengan demikian, bagi nasabah yang telah bertumbuh, bank tidak hanya memberikan akses keuangan dan ilmu pengetahuan, namun juga akses terhadap kebutuhan persediaan barang.***
